Jurnalis FJ |
FAKTA JURNAL Pemalang- Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, bersama Disdikbud Launcing gerakan bersama "Njuh Sekolah Maning" adalah sebagai bentuk dukungan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Dalam hal ini melalui Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang sebelumnya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pemalang 1 Februari 2023 bulan lalu.
"Kali ini, Pemkab Pemalang bersama Disdikbud Launcing gerakan bersama "Njuh Sekolah Maning" bertempat di komplek Pendopo Kabupaten Pemalang, Kamis (16/3/2023).
Turut hadir dalam acara ini, Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat dan jajaran OPD Kabupaten Pemalang, "diantaranya Plt Sekda Kabupaten Pemalang serta Dinas berkompeten lainnya, "seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinsos, Baznaz, Kabupaten Pemalang, dan para undangan Kepala Desa dan Lurah di Pemalang, serta undangan peting lainnya.
"Perlu diketahui berita sebelumnya program ini merupakan penanganan ATS di Kabupaten Pemalang yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Komitmen ini dibuktikan dengan dimasukkannya Penanganan ATS ke dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Pemalang periode 2021 -2026.
“Hari ini secara simbolis Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat berkesempatan untuk menyerahkan bantuan beasiswa senilai Satu Juta rupiah kepada puluhan siswa-siswi tingkat SD, SLTP dan SMA di Pemalang.
Selanjutnya, Mansur berharap dengan diberikannya bantuan beasiswa bisa membantu meringankan beban orang tua para siswa dalam memenuhi keperluan sekolah anaknya.
Kemudian ATS juga sangat erat kaitannya dengan isu anak, seperti anak dengan disabilitas, anak yang bekerja, anak terlantar, anak jalanan, perkawinan usia dini, serta anak yang berhadapan dengan hukum.
"Anak Tidak Sekolah diperkirakan ada di setiap Desa atau Kelurahan. Dari mulai hulu sampai hilir harus kita tangani, jika permasalahan ini tidak tertangani, maka dampaknya akan menambah dan terus menerus," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap dalam Penanganan ATS dibutuhkan keterlibatan dari seluruh unsur pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta / bisnis / BUMN / BUMD, perguruan tinggi akademisi, komunitas / masyarakat dan media massa. (Rae/ ).